Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan mafia merajalela di era rezim Jokowi.
Din Syamsuddin menegaskan bahwa sebagai warga negara, loyalitas terhadap negara jauh lebih utama daripada loyalitas terhadap pemerintah.
“Sebagai warga negara, pertama dan utama sekali kita loyal kepada negara, baru pada pemerintah terutama yang sah dan demokratis terpilih secara konstitusional demokratis itu,” kata Din Syamsuddin sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 8 November 2021.
Din Syamsuddin menegaskan, warga negara yang baik harus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama bagi umat Islam yang memegang teguh prinsip amar makruf nahi munkar.
Din Syamsuddin juga menjelaskan bahwa sikap kritis terhadap pemerintah khususnya di era rezim Jokowi semata-mata demi kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Tetapi kemudian, kita sebagai warga negara harus kritis, apalagi sebagai Muslim yang berpegang pada amar makruf nahi munkar. Kritis yang kita tampilkan ini bukan karena like or dislike, tapi semata-mata untuk kebaikan kehidupan kebangsaan kita itu sendiri,” ujarnya.
Din Syamsuddin menilai, pemerintah saat ini terkesan mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan tugasnya.
Menurut penilaiannya, sistem politik di Indonesia saat ini terkesan tak lagi menganut nilai-nilai dari sila keempat Pancasila.
“Apakah pemerintah dan penyelenggara negara itu mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 atau tidak? Dan ternyata pada penilaian kami, sistem politik kita sekarang tidak dikaitkan dengan sila keempat, jauh panggang dari api,” katanya.
Din Syamsuddin juga menyoroti sistem perekonomian di Indonesia yang kini terkesan jauh dari semangat sila kelima Pancasila.
Atas hal tersebut, dia menyimpulkan bahwa masalah utama rezim Jokowi selama ini adalah penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila itu sendiri, yang selama ini kerap digaungkan sebagai jargon belaka.
“Sistem perekonomian kita, termasuk praktek-praktek ekonomi jika dikaitkan dengan sila kelima Pancasila jauh panggang dari api. Maka masalah besar ini adalah penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila. Pancasila hanya dalam retorika,” ujar dia.
Din Syamsuddin menceritakan pengalamannya ketika dirinya memimpin PP Muhammadiyah untuk berkunjung ke Istana dan diminta tolong untuk membantu pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi mafia.
Akan tetapi, dia juga merasa mafia di Indonesia justru semakin merajalela dan menguasai Indonesia.
“Pernah waktu dulu saya memimpin PP Muhammadiyah ke Istana, beliau pakai baju militer minta tolong kepada PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia, tapi apa yang terjadi? Mafia semakin merajalela,” tuturnya.(dbs)
(hajinews)
Harga Beras Melonjak, Pandan Wangi Tembus Rp 1 Juta di Jakarta
8 Feb 2023 | 650
Harga beras di Pasar Tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengalami kenaikan signifikan hingga 50% dari harga sebelumnya, Minggu (5/2/2023). Tak hanya beras, harga minyak ...
2 Jan 2020 | 2312
Bersyukurlah kamu adalah kamu Tanpa pertimbanganmu, mungkin kamu jarang mengingat-Nya Dengan kamu menjadi kamu, kamu bisa mengingat-Nya (setidaknya tidak hanya ...
Ikhtiar dan Tawakal di Masa Pandemi Covid-19
4 Apr 2020 | 2883
‘Di rumah saja’ kini sudah memasuki akhir minggu ke-3. Bagaimanakah perasaanmu di hari ini? Perasaan apa yang muncul? Takut, sedih, lelah, atau adakah perasaan lainnya? Di akhir ...
Pergunakan Sosmed dengan Bijak Karena Kelak Sosial Mediamu Akan Dihisab
14 Jul 2020 | 1555
Pada masa sekarang ini orang-orang disibukkan dengan media sosial, segala macam kegiatan akan ditulis dalam media sosial. Kita harus sadar bahwa umur kita waktu kita telah dihabiskan untuk ...
11 Jan 2020 | 1598
Irisan, ternyata ini bukan hanya ada dalam diagram venn di pelajaran matematika. Irisan adalah salah satu hal yang terjadi dalam hidup kita, dia, dan mereka. Kehidupan ini terikat oleh ...
Inilah Syarat Keberangkatan Haji dan Umroh Jamaah Indonesia di 2022
6 Jan 2022 | 910
Kementerian Agama (Kemenag) berencana mengambil kebijakan memberangkatkan jamaah haji dan Umroh pada Januari 2022 ini. Hal tersebut telah disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Yandri ...