Mulai dari Mural Hingga Sikap Anti Serikat, Menjadikan Paul LePage Sebagai Gubernur Terbodoh

Tindakan seorang penjabat publik bisa menjadi sikap untuk mengetahui kecerdasan politiknya oleh masyarakat luas. Seperti yang terjadi pada Gubernur Maine, Paul LePage, telah menjadi subjek kontroversi yang menimbulkan keraguan terhadap kebijakan dan tindakannya. Keputusan untuk menghapus mural sejarah serikat buruh dari Departemen Tenaga Kerja Maine telah memunculkan sebutan sebagai gubernur terbodoh atas politiknya.

Paul LePage jadi Gubernur Terbodoh

Di bulan Maret 2011, hanya beberapa bulan setelah menjabat gubernur Maine, Paul LePage memerintahkan penghapusan mural sebanyak 11 panel yang menggambarkan sejarah serikat buruh di Maine dari dinding Departemen Tenaga Kerja Maine, dengan alasan bahwa mural tersebut “tidak sesuai dengan tujuan pro-bisnis negara bagian ini.”

Tentu saja keputusan ini mendapatkan protes keras dari komunitas seni Maine dan masyarakat lainnya. Akibat adanya kontroversi dan protes, maka Matt Schlobohm, direktur eksekutif Maine AFL-CIO, menjelaskan bahwa awalnya ada surat anonim yang menyebutkan kekhawatiran seorang pelaku bisnis merasa seperti berada di rezim Korea Utara; kemudian alasan mural terlalu anti-bisnis, terlalu memihak satu sisi.

Penjelasan baru muncul ketika LePage diwawancarai oleh Brian Williams dari NBC News.

“Apa yang Anda punya terhadap serikat buruh?” Gubernur menjawab, “Saya sama sekali tidak memiliki masalah dengan serikat buruh… Keberatan saya terhadap mural ini hanyalah dari mana uangnya berasal. Uang itu diambil dari dana asuransi pengangguran, yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada pekerja yang menganggur. Mereka merampok akun itu untuk membangun mural. Dan sampai mereka membayar untuk itu, mural tersebut akan tetap tersembunyi.”

Terkait jawaban yang diberikan oleh gubernur, Portland Press Herald dan Alan Pyke dari situs web progresif Media Matters, menulis “Pernyataan baru LePage yang menuduh departemen ‘merampok’ dana pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk membayar lukisan ini lebih cerdas secara politis daripada alasan awal.”

Namun pejabat negara bagian mengatakan bahwa ‘tidak ada yang kehilangan manfaat yang mereka berhak dapatkan. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja federal benar-benar menuntut agar Maine mengembalikan uang yang digunakan untuk membeli mural jika mural tersebut tidak akan ditampilkan lagi.

Press Herald juga menyoroti bahwa alasan baru LePage tidak sesuai dengan argumen yang disampaikan oleh pengacaranya dalam melawan gugatan hukum terkait mural. Pengacaranya menyatakan bahwa ‘tindakan gubernur tersebut dilindungi karena mewakili pandangan politiknya.

Siapa Paul LePage?

Paul Richard LePage adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai pengusaha dan politikus Amerika Serikat yang pernah menjabat sebagai Gubernur Maine ke-74 selama dua periode dari tahun 2011 hingga 2019. Lahir pada 9 Oktober 1948, LePage merupakan anggota dari Partai Republik.

Kehidupan awal LePage diwarnai dengan perjuangan dan tantangan. Ia lahir di Lewiston, Maine, dan mengalami masa kecil yang sulit, bahkan pernah tinggal di jalanan. Melalui ketekunan dan kegigihannya, LePage berhasil mengatasi kesulitan tersebut dan menempuh pendidikan tinggi. Ia meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Husson College.

Sebelum terjun ke dunia politik, LePage membangun karier sukses dalam dunia bisnis. Ia memiliki pengalaman yang kuat dalam manajemen bisnis dan telah menjadi salah satu pengusaha yang sukses sebelum memasuki ranah politik.

Pada periode kepemimpinannya sebagai Gubernur Maine, LePage terlibat dalam berbagai kebijakan yang mempengaruhi negara bagian tersebut. Di antara kebijakan yang diperjuangkan adalah reformasi pajak, upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja, serta fokus pada pengembangan ekonomi.

Namun, masa kepemimpinannya juga diwarnai dengan kontroversi. LePage terlibat dalam sejumlah pernyataan kontroversial yang menarik perhatian publik. Gaya komunikasinya yang kontroversial dan tegas menjadi sorotan dalam berbagai kesempatan.

Setelah menyelesaikan dua periode jabatannya sebagai Gubernur Maine pada tahun 2019, LePage tetap aktif dalam dunia politik dan terus memainkan peran penting dalam lingkup politik di Maine.

Pengaruh dan warisan Paul Richard LePage dalam politik Maine tetap menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat serta memunculkan beragam pandangan dari berbagai pihak. Hal ini menjadikan LePage sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah politik negara bagian tersebut.

Kontroversi ini menggambarkan konflik yang berkepanjangan antara gubernur dan sebagian masyarakat yang merasa kebijakan yang diambilnya tidak selaras dengan kepentingan dan nilai bersama. Gubernur Maine, Paul LePage, telah menjadi subjek kontroversi yang menimbulkan keraguan terhadap kebijakan dan tindakannya sehingga dianggap gubernur terbodoh.

Pada dasarnya, inti kebodohan gubernur dapat dilihat dari perubahan-perubahan penjelasannya yang terus-menerus terkait alasan penghapusan mural tersebut. Dari alasan awal yang menyatakan mural tersebut tidak sesuai dengan tujuan pro-bisnis negara bagian, hingga pernyataan terbaru yang menyebutkan bahwa uang untuk mural diambil dari dana asuransi pengangguran. Perubahan penjelasan ini menciptakan kesan bahwa gubernur tidak memiliki klaritas atau konsistensi dalam pembenaran kebijakannya.

Selain itu, terdapat kebingungan antara penjelasan baru yang mengklaim bahwa dana tersebut “dirampok” dari akun asuransi pengangguran dan kenyataan bahwa menurut pejabat negara bagian, tidak ada yang kehilangan manfaat yang seharusnya mereka terima. Tidak hanya itu, argumen yang diusung oleh pengacara LePage dalam melawan gugatan terkait mural tersebut juga tidak selaras dengan pernyataan politiknya yang baru.

Ini menunjukkan kurangnya koherensi dalam penjelasan dan tindakan yang diambil oleh gubernur LePage. Ketidakkonsistenan ini dapat menggambarkan kurangnya pemahaman atau pengetahuan mendalam tentang isu yang dihadapi, atau bahkan mungkin indikasi dari pendekatan politik yang didasarkan lebih pada taktik daripada substansi.

sumber: truthout.org