
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut menyoroti uang pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pasalnya, anggota DPR mendapatkan jaminan uang pensiun seumur hidup setelah tidak lagi menjadi anggota DPR.
Pendapatan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR tersebut bisa diwariskan kepada istri/suami jika dia meninggal dunia.
Anggota DPR yang mendapatkan uang pensiun seumur hidup itu adalah anggota yang diberhentikan secara terhormat.
Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara.
Lantas Said Didu membuat asumsi keuntungan para anggota DPR jika menjabat hanya 5 tahun saja.
“Bayangkan kalau masuk DPR umur 35 tahun dan hanya 5 tahun dan umur sampai 70 tahun maka kerja 5 tahun tapi menerima pensium selama 30 thn,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Said Didu juga membandingkan keuntungan anggota DPR dengan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilainya tidak adil.
“Bandingkan dg ASN yg kerja 35 thn dan dg asumsi yg sama hanya terima pensiun selama 10 tahun. Adil ga? Uang rakyat dimakan politisi,” ujarnya.
Cuitan Said Didu. Twitter @msaid_didu
Selain itu Said Didu merespons anggota DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti yang blak-blakan mengungkap nominal fantastis penghasilan anggota DPR.
Menurut Said Didu, masih ada penghasilan anggota DPR yang belum dibuka oleh Krisdayanti di luar gaji, tunjangan, dan dana reses.
“Masih ada penghasilan DPR yg blm dibuka oleh Krisdayanti selain gaji, tunjangan, dana aspirasi dan dana reses, yaitu antara lain : biaya kunker, study banding, honor pansus, honor panja, honor penyusunan UU,” tuturnya.
Lebih lanjut, akhirnya Krisdayanti dipanggil oleh Fraksi PDIP atas pernyataannya tentang besaran gaji anggota DPR.
Said Didu pun menilai pemanggilan tersebut menunjukkan fakta bahwa anggota DPR bukan lagi wakil rakyat.
“Ini menjadi fakta bhw anggota DPR bukan lagi wakil rakyat. Jujur kok salah,” ujarnya.
(hajinews)
Mengungkap Peran Buzzer dan Membentuk Opini Publik Pilkada melalui rajakomen.com
15 Mei 2025 | 348
Di era digital saat ini, buzzer dan opini publik pilkada menjadi topik yang semakin menarik untuk diperbincangkan. Buzzer, yang berperan sebagai penyebar informasi dan narasi tertentu di ...
Promosi Bisnis Makanan Menggunakan Strategi Limited Edition Menu
20 Apr 2025 | 377
Dalam dunia bisnis makanan yang semakin kompetitif, promosi bisnis menjadi elemen kunci untuk menarik minat pelanggan. Salah satu metode yang efektif adalah dengan menggunakan strategi ...
Inilah Syarat Keberangkatan Haji dan Umroh Jamaah Indonesia di 2022
6 Jan 2022 | 1409
Kementerian Agama (Kemenag) berencana mengambil kebijakan memberangkatkan jamaah haji dan Umroh pada Januari 2022 ini. Hal tersebut telah disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Yandri ...
Tes Online Sertifikasi Keamanan Siber: Kenapa Penting di Era Digital?
17 Maret 2025 | 363
Di era digital yang semakin maju, keamanan siber menjadi aspek yang sangat penting bagi individu maupun perusahaan. Dengan maraknya serangan siber, permintaan akan profesional di bidang ...
Cara Menghadapi Tantangan Internet Marketing Tahun 2026
10 Maret 2026 | 39
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan pemasaran. Internet kini menjadi sarana utama bagi ...
Mengukir Niche Digital: Mengubah Ide Konten Kreatif Menjadi Mesin Penggerak Keterlibatan Audiens
9 Des 2025 | 58
Di tengah banjir informasi harian, hanya konten yang luar biasa (standout content) yang berhasil memutus keheningan dan memikat audiens. Sukses di media sosial hari ini adalah tentang ...