
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu turut menyoroti uang pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pasalnya, anggota DPR mendapatkan jaminan uang pensiun seumur hidup setelah tidak lagi menjadi anggota DPR.
Pendapatan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR tersebut bisa diwariskan kepada istri/suami jika dia meninggal dunia.
Anggota DPR yang mendapatkan uang pensiun seumur hidup itu adalah anggota yang diberhentikan secara terhormat.
Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara.
Lantas Said Didu membuat asumsi keuntungan para anggota DPR jika menjabat hanya 5 tahun saja.
“Bayangkan kalau masuk DPR umur 35 tahun dan hanya 5 tahun dan umur sampai 70 tahun maka kerja 5 tahun tapi menerima pensium selama 30 thn,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Said Didu juga membandingkan keuntungan anggota DPR dengan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilainya tidak adil.
“Bandingkan dg ASN yg kerja 35 thn dan dg asumsi yg sama hanya terima pensiun selama 10 tahun. Adil ga? Uang rakyat dimakan politisi,” ujarnya.
Cuitan Said Didu. Twitter @msaid_didu
Selain itu Said Didu merespons anggota DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti yang blak-blakan mengungkap nominal fantastis penghasilan anggota DPR.
Menurut Said Didu, masih ada penghasilan anggota DPR yang belum dibuka oleh Krisdayanti di luar gaji, tunjangan, dan dana reses.
“Masih ada penghasilan DPR yg blm dibuka oleh Krisdayanti selain gaji, tunjangan, dana aspirasi dan dana reses, yaitu antara lain : biaya kunker, study banding, honor pansus, honor panja, honor penyusunan UU,” tuturnya.
Lebih lanjut, akhirnya Krisdayanti dipanggil oleh Fraksi PDIP atas pernyataannya tentang besaran gaji anggota DPR.
Said Didu pun menilai pemanggilan tersebut menunjukkan fakta bahwa anggota DPR bukan lagi wakil rakyat.
“Ini menjadi fakta bhw anggota DPR bukan lagi wakil rakyat. Jujur kok salah,” ujarnya.
(hajinews)
Wewenang Anggota DPD dalam Mengusulkan RUU: Proses dan Implikasinya
27 Apr 2025 | 761
Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran penting dalam mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Meskipun seringkali kita memperhatikan ...
Sehat dengan Olahraga Apa Saja Bisa Dalam Satu Area, Mau?
1 Feb 2022 | 1514
Sehat dengan olahraga apa saja bisa dalam satu area, mau? Jaman sekarang ini kombinasi lapangan sedang trend di negara kita ini. Baik disekolah-sekolah atau kampus nasional atau ...
Strategi Pemasaran Digital 2026: Menyongsong Era Algoritma Pencarian Visual
26 Des 2025 | 139
Memasuki tahun 2026, dunia pemasaran digital menghadapi perubahan signifikan akibat kehadiran algoritma pencarian visual yang semakin canggih. Teknologi ini mengubah cara konsumen menemukan ...
Contoh Soal TOEFL Paling Sering Muncul di Ujian Bahasa Inggris
18 Apr 2025 | 622
TOEFL atau Test of English as a Foreign Language adalah ujian yang mengukur kemampuan berbahasa Inggris bagi penutur non-asli. Ujian ini menjadi salah satu syarat penting bagi mereka yang ...
Mengapa UX Mobile Jadi Faktor Penting dalam Algoritma SEO Terbaru
13 Mei 2025 | 368
Dalam era digital saat ini, penggunaan perangkat mobile semakin mendominasi. Menurut data terbaru, lebih dari 50% lalu lintas website saat ini berasal dari perangkat mobile. Dengan fakta ...
Cara Branding Produk Kecantikan agar Lebih Menarik dan Dipercaya Konsumen Digital
30 Apr 2026 | 28
Industri kecantikan menjadi salah satu sektor bisnis yang mengalami perkembangan sangat pesat di era digital modern. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri membuat ...