Anies Baswedan Desak Pemerintah Menetapkan Status Bencana Nasional untuk Aceh, Sumut, dan sumbar

Tokoh politik nasional, Anies Baswedan menyerukan pentingnya menetapkan status bencana nsaional atas rangkaian banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini ia sampaikan setelah melakukan kunjungan langsung ke wilayah terdampak selama beberapa hari terakhir.

Dalam keterangnnnya Anies menjelaskan bahwa id berkeliling ke sejumlah daerah seperti Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang. Ia menyempatkan diri duduk bersama para pengungsi, berbincang dengan ibu-ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum dapat kembali bersekolah serta para bapak yang lahan dan mata pencahariannya tertimbun material kayu dan lumpur.

Menurutnya, skala kerusakan yang ia selesaikan langsung jauh melampaui kapasitas penangananan tingkat daerah.

“Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya, kita sudah waktunya merangkul ini sebagai bencana nsaional.” Ujar Anies.

Ia menegaskan bahwa status bencana nasional bukan sekedar label administratif, tetapi simbol keberanian negara dalam mengakui besarnya dampak bencana dan kebutuhan mobilitas sumber daya yang lebih masif.

Dampak Penetapan Bencana Nasional Bagi Korban

Anies menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan memberikan berbagai konsekuensi positif bagi masyarakat terdampak. Pemerintah pusat, melalui status tersebut memiliki ruang dan kewenangan lebih luas untuk menggerakkan:


Anggaran nasional
Personal dan relawan lintas kementrian
Alat berat untuk membuka akses jalan
Bantuan logistik dalam skala besar


Program layanan kesehatan dan dukungan psikososial

Menurutnya percepatan masuknya logistik sepertis makanan, air bersih, obat-obatan, tenda dab bantuan dasar lainnya akan sangat membantu pemulihan jangka pendek. Ia juga menekankan bahwa keberadaan alat berat dan mobilisasi TNI serta instansi lainnya secara besar-besaran akan mempercepat pembukana jalur yang terputus akibat bencana.

Lebih jauh lagi, stauts bencana nasional membuka jalan bagi program pemulihan jangka penjang termasuk renovasi sumah, sekolah, fasilitas umkum, perbaikan jalan, hingga bantuan usaha kecil.

Menjawab Kekhawatiran Publik

Anies mengakui adanya kekhawatiran di sebagian masyarakat bahwa penetapan bencana nasional dapat menimbulkan risiko tumpang tindih kewenangan atau penyalah gunaan anggaran. Namun, menurutnya kekhawatiran tersebut tidak seharusnya menjadi aloasan untuk menunda keputusan penting.

“Kekhawatiran iotu wajar, tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi sejak awal,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa status bencana nasional justru merupakan pesan moral bagi negara agar benar-benar hadir dan bertanggung jawab terhadap penderitaan warga terdampak, bukan sekedar menyerahkan penanganan kepada pemerintah daerah yang kapasitasnya terbatas.

Keputusan yang Menentukan Masa Pemulihan 1-2 Tahun ke Depan

Meski bencana telah berlangsung beberapa waktu, Anies berpendapat bahwa keputusan penetapan status bencana nasional masih sangat relevan. Tahap tanggap darurat masih berlangsung, sementara proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang.

Ia menilai bahwa keputusan diambil hari ini akan sangat menentukan kekuatan dukungan negara dalam satu hingga dua tahun mendatang.

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan kita semua bisa bergerak lebih masih dan lebih cepat jika status ini ditetapkan,” ujar Anies.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan agar seluruh pihak mengawal proses penanganan bencana secara transparan dan jujur, sehingga masyarakat yang saat ini masih tinggal di tenda pengungsian benar-benar merasakan kehadiran negara.