DLH Bandung Barat Mengerahkan Armada untuk Atasi Penumpukan Sampah di Pasar Panorama Lembang

DLH Bandung Barat menjalin komitmen terbuka melalui situs resmi mereka agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kegiatan, agenda, program dan layanan publik yang mereka jalankan. Pada laman resminya di https://dlhbandungbarat.org/ disebutkan bahwa warga dan lembaga memiliki hak memperoleh datam dokumen dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Dalam bagian program di situs resmi DLH Bandung Barat sejumlah inisiatif strategi diumumkan, seperti edukasi pengelolaan sampah plastik, pelatihan lingkungan hidup dan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah dan perubahan iklim.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DLH Bandung Barat berupaya menghadirkan transparansi dan pastisipasi publik dalam ranah lingkungan hidup.

Di sisi lain, persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memang menjadi tantangan utama yang terus dihadapi. Bebrapa laporan media menyebut bahwa DLH Bandung Barat telah mengerahkan sejumlah armada pengangkut sampah ke lokasi kritis, salah satunya di wilayah Pasar Panorama Lembang yang berada di sekitar Terminal Panorama, Kecamatan Lembang. Pada 26 Juli 2025, DLH mengirimkan sebanyak 37 armada pengangkut sampah ke lokasi tersebut untuk menanggulangi tumpukan sampah yang telah berbulan-bulan menumpuk di belakang pasar terminal.

Tumpukan sampah di belakang Pasar Panorama Lembang telah menjadi perhatian publik. Sebuah laporan masyarakat bahwa hingga saat ini terdapat 18 ritase yang belum terangkut, padahal idealnya satu rit pengangkutan per hari dianggap cukup. Penumpukan ini bukan sekadar soal volume melainkan juga soal lokasi yang sangat dekat dengan lapak pedagang bahan pangan, sehingga pedagang dan warga sekitar mengelukan bau menyengat terutama pada siang hari. Kekhawatiran muncul bahwa bau tersebut dapat mencemari dagangan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun DLH Bandung Barat telah berusaha melakukan intervensi (dengan 37 armada), tantangan seperti konsistensi pengangkutan dan pelayanan regular masih menjadi hambatan. Sebagai contoh, pihak pengelola pasar melalui PT Bangunbina Persada menyatakan bahawa meskipun ada kerja sama, pengangkutan belum berjalan sesuai frekuensi yang disepakati.

Selain itu, data sebelumnya menunjukkan bahwa kekurangan armada truk pengangkut sampah menjadi kendala structural di wilayah KBB. Sebuah berita menyebut bahwa DLH Bandung Barat hanya memiliki sekitar 39 unit truk pengangkut, sedangkan idealnya diperlukan hingga 150 unit agar dapat mengangkut seluruh timbunan sampah yang mencapai ratusan ton per hari. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas layanan pengangkutan masih jauh dari ideal.

Dari sisi layanan informasi, akses publik juga disediakan melalui situs DLH Bandung Barat yaitu https://dlhbandungbarat.org/ di sini masyarakat dapat melakukan permohonan informasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan, laporan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain.

Dengan demikian, fasilitas transparansi telah tersedia, dan hal ini penting guna membangun kepercayaan bersama antara pemerintah darah, aparat lingkungan, dan masyarakat luas.

Program-program unggulan yang disebutkan di situs resmi untuk pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) bekerja sama dengan PT PLN (persero), edukasi pengolahan sampah plastik, dan pelatihan lignkungan hidup bagi masyarakat. ini menunjukkan bahwa DLH Bandung Barat tidak hanya mengurus sisi “angkut buang” tetapi juga mengarah ke pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan partisipastif.

Dengan demikian rangkuman berikut dapat ditarik:

• Transparansi dan akses informasi: Situs resmi DLH Bandung Barat membuka layanan publik dan agenda, memfasilitasi permohonan informasi.
• Program strategis pengelolaan sampah: Ada sejumlah program untuk edukasi, pengurangan, pengelolaan dampah dan perubahan iklim.
• Tantangan pelayanan pengangkutan: Meski DLH mengirimkan 37 armada ke kawasan Pasar Panorama Lembang, kondisinya menunjukkan bahwa penumpukan sampah masih terjadi karena belum terangkut secara konsisten.
• Kapasitas armada terbatasi: Kekurangan truk pengangkut menjadi hambatan besar bagi efektivitas pengangkutan di seluruh wilayah KBB.
• Dampak pada warga dan pedagang: Penumpukan sampah berdekatan area darang pangan menimbulkan potensi pencemaran dagangan dan risiko kesehatan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, DLH Bandung Barat telah meletakkan fondasi pengelolaan lingkungan yang terbuka dan inklusif. Namun, pemerataan layanan, kapasitas pengangkutan dan konsistensi operasional masih memerlukan perhatian lebih agar semua wilayah, termasuk kawasan yang padat seperti Lembang dan terminal pasar, dapat terlayani dengan baik dan risiko lingkungan bagi warga dapat diminimalkan.